Struktur Organisasi

struktur organisasi Kejaksaan Negeri Poso

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Poso agar berdaya guna dan berhasil guna;
  2. Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
  3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
  4. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain;
  5. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban Masyarakat dan Negara;
  6. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
  7. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
  8. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

Oleh karenanya tugas dan tanggungjawab  Kepala Kejaksaan Negeri Poso pada pokoknya adalah membina dan mengembangkan Kejaksaan Negeri Poso  baik meliputi aspek organisasi, managerial, struktural, administrasi, operasional dan teknis yuridis  serta tugas-tugas lain agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

  1. Kasubbag Pembinaan:

Tugas :

Kasubbag Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Poso dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Fungsi :

Kasubbag Pembinaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  2. Koordinasi, integrasi dan sionkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;
  3. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
  4. Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya;
  5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan.
  6. Pembinaan dan peningkatan serta pelaksanaan ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungan kantor termasuk lingkungan rumah dinas / rumah jabatan, baik rumah jabatan Kajari maupun rumah jabatan para Kasi.
  7. Pengelolaan kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan jam kerja


2. Kasi  Intelijen :

Tugas :

Kasi Intelijen mempunyai tugasmelaksanakan kegiatan intelijen yustisial di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum serta pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Poso.

Fungsi :

Kasi Intelijen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang idiologi, politik, keamanan dan ketertiban umum, ekonomi dan keuangan serta social budaya;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan produksi dan sarana intelijen serta pembinaan aparat dan pengendalian kekaryaan;
  4. Pembinaan dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen yang lain;
  5. Pengamanan teknis di lingkunganintelijen dan pemberian pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja lain di bidang personil, kegiatan, materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi.


3. Kasi Tindak Pidana Umum :

Tugas :

Kasi Tindak Pidana Umum mempunyai tugasmelaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat  dantindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Poso.

Fungsi :

Kasi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
  3. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan Hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum  serta pengadministrasiannya;
  4. Pembinaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada Penyidik;
  5. Penyiapan sarana, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
  6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
  7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.


4. Kasi Tindak Pidana Khusus :

Tugas :

Kasi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Jaksa Agung  serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Fungsi :

Kasi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Menghimpun data laporan Kejaksaan Negeri, pengadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. Perumusan kebijaksanaan teknis dan administrative untuk kepentingan pemberian bimbingan, pengendalian dan supervise kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan operasi yustisi terhadap perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik criminal dan analisa kriminalitas;
  3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap perkara tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasian, serta penyusunan statistik kriminil dan analisa kriminilitas yang bertalian dengan perkara tindak pidana khusus;
  4. Penyiapan konsepsi, bahan pertimbangan, rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan Pimpinan mengenai pelaksdanaan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan operasi yustisi terhadap tindak pidana khusus;
  5. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.


5. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara :

Tugas :

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha Negara, pemulihan dan perlindungan hak di daerah hukum Kejaksaan Negeri Poso.

Fungsi :

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi sbb :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha Negara;
  2. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan untuk mewakili kepentingan Negara dan pemerintah;
  3. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelamatkan kekayaan Negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara;
  4. Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait, memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri Poso;
  5. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
  6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas aparat Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri Poso.

6. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan :

Tugas :

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas Melakukan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang berasal dari Tindak Pidana Umum dan Pidana Khusus.

Fungsi :

  1. Penyiapan Bahan Penyusunan rencana dan program kerja;
  2. Analisis dan Penyiapan Pertimbangan Hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
  3. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan meliputi pencatatan, penilitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian Barang Bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
  4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
  5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
  6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.